KOTA BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan investasi teknologi berskala besar tetap harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap aturan lingkungan dan tata bangunan.
Penegasan itu disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat menghentikan sementara pembangunan pusat data kecerdasan buatan di kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta.
Proyek yang dikembangkan BDX Data Centers tersebut diketahui belum memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
“PBG dan AMDAL belum keluar. Jangan dulu berjalan proyeknya. Berhentikan dulu pembangunannya,” ujar Dedi, Rabu (30/9/2026).
Dedi meminta pihak konsultan segera memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan sehingga Pemerintah Kabupaten Purwakarta dapat memproses penerbitan dokumen tersebut.
Ia menilai kelengkapan administrasi bukan sekadar formalitas, melainkan bagian penting dalam memastikan investasi tidak menimbulkan persoalan lingkungan maupun sosial pada kemudian hari.
Selain itu, kajian dampak proyek diminta dibuka kepada publik. Pemerintah ingin memastikan masyarakat mendapatkan informasi mengenai potensi kebisingan, kebutuhan air, serta berbagai konsekuensi operasional fasilitas tersebut.
Waduk Jatiluhur menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian khusus. Dedi meminta penggunaan air untuk pusat data tidak mengganggu kebutuhan masyarakat dan petani yang selama ini bergantung pada waduk tersebut.
Pusat data AI itu mulai dibangun pada 22 September 2026 di atas lahan sekitar 8.000 meter persegi.
Fasilitas tersebut dirancang memiliki kapasitas listrik hingga 640 megawatt, menunjukkan skala besar investasi infrastruktur digital yang masuk ke Jawa Barat.
Pemprov Jabar memastikan proyek dapat kembali dilanjutkan setelah seluruh persyaratan lingkungan dan bangunan dipenuhi.
About the Author
