KOTA BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkuat penerapan kebijakan berbasis data melalui pengembangan aplikasi Satu Data Jawa Barat (SADA JABAR). Platform tersebut mengintegrasikan berbagai data sektoral agar program pembangunan disusun berdasarkan kondisi riil masyarakat.
Data yang terhubung dalam SADA JABAR mencakup sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kemiskinan, sosial, dan kependudukan. Aplikasi buatan Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat itu juga memadukan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan data pembangunan daerah.
Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, pemerintah harus mengetahui persoalan masyarakat secara mendalam sebelum menentukan program dan bentuk penanganan. Informasi yang digunakan bahkan perlu menjangkau identitas dan alamat warga.
“Untuk kesehatan, untuk pendidikan, untuk pengangguran, untuk kemiskinan, diketahui by NIK, by address. Kita tahu kedalaman,” kata Herman dalam Forum Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat se-Jawa Barat di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (3/9/2026).
Herman mengibaratkan kebijakan pemerintah seperti penanganan medis. Dokter harus mengetahui penyakit pasien secara tepat sebelum menentukan jenis obat dan dosis. Prinsip serupa diperlukan agar intervensi pemerintah tidak salah sasaran.
Basis data tersebut akan digunakan untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan prioritas, antara lain anak tidak sekolah, kematian ibu dan bayi, tuberkulosis, pengangguran, serta kemiskinan.
Kepala Diskominfo Jawa Barat Adi Komar menjelaskan, SADA JABAR dapat menjadi rujukan perangkat daerah hingga pemerintah desa dan kelurahan dalam menentukan program sesuai kebutuhan warga.
Platform tersebut juga membantu pemerintah mengetahui apakah seseorang sudah, sedang, atau belum memperoleh penanganan. Dengan demikian, tumpang tindih program dapat dicegah, sementara perkembangan setiap intervensi bisa dicatat dan dipantau secara berkala.
Pemprov Jawa Barat selanjutnya akan menyiapkan perangkat pendukung dan meningkatkan kemampuan aparatur dalam mengoperasikan platform tersebut. Transformasi ini ditargetkan mendorong pelayanan pemerintahan yang lebih cepat, murah, mudah, baik, dan aman.
About the Author
