KOTA BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan perlunya perubahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan untuk mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki Jawa Barat. Perubahan tersebut mencakup penentuan prioritas anggaran, perampingan organisasi perangkat daerah (OPD), serta pembentukan holding badan usaha milik daerah (BUMD).
Hal itu disampaikan Dedi dalam puncak peringatan Hari Jadi Ke-81 Provinsi Jawa Barat di Pasanggrahan Pancarasa, halaman Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (19/8/2026) malam.
Rangkaian peringatan diawali rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa Karya Guna, dilanjutkan pembacaan sejarah Provinsi Jawa Barat dan pidato gubernur. Penampilan Rizky Febian menutup acara tersebut.
Dedi mengatakan, Jawa Barat memiliki potensi besar dalam bidang energi, pertanian, kelautan, panas bumi, pembangkit listrik, hingga industri manufaktur. Namun, potensi tersebut belum diikuti pemerataan pembangunan antarkabupaten dan kota.
Menurut dia, evaluasi anggaran menjadi bagian penting dalam menyelaraskan arah pembangunan. Penggunaan anggaran akan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama pendidikan dan kesehatan.
Dalam sektor pendidikan, Pemprov Jabar akan memperbaiki rata-rata lama sekolah melalui penambahan ruang kelas, pemberian beasiswa, serta penguatan pendidikan Paket A, B, dan C. Sementara pada sektor kesehatan, kualitas pelayanan ditargetkan merata mulai dari fasilitas rujukan tingkat desa hingga rumah sakit rujukan lanjutan.
Dedi juga menyoroti kesenjangan ekonomi antara kawasan industri seperti Bekasi dan daerah seperti Majalengka, Kuningan, serta Indramayu. Tingginya investasi di Jawa Barat dinilai harus memberikan dampak nyata terhadap ketersediaan dan penyerapan tenaga kerja.
Efisiensi anggaran turut dilakukan melalui perampingan kelembagaan. Sejumlah OPD akan dipertahankan, sedangkan instansi dengan fungsi yang beririsan dapat digabungkan. Kebijakan serupa diterapkan terhadap jabatan dan jumlah pegawai berdasarkan kebutuhan pelayanan masyarakat.
Selain itu, BUMD milik Pemprov Jabar akan disatukan dalam Holding BUMD Sanggabuana. Pengelolaannya dipercayakan kepada tenaga profesional melalui seleksi terbuka agar BUMD mampu memperkuat layanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan daya saing daerah.
About the Author
