BANGKA BELITUNG – Upaya menjaga keberlanjutan ekosistem terumbu karang di perairan Indonesia terus diperkuat melalui peningkatan kapasitas pengelola kawasan konservasi. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB University menggelar pelatihan bagi para pengelola kawasan konservasi perairan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 26–29 Agustus 2026.
Pelatihan tersebut menjadi bagian dari implementasi program The Strategic Action Programme for the South China Sea and Gulf of Thailand in Indonesia (SCS SAP). Program ini merupakan kolaborasi Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), United Nations Office for Project Services (UNOPS), dan PKSPL IPB University.
Kepala PKSPL IPB University, Prof Yonvitner, mengatakan pengelolaan perairan pesisir memerlukan pendekatan adaptif dan holistik. Strategi tersebut tidak hanya mempertimbangkan aspek ekologis, tetapi juga kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidup pada sumber daya pesisir.
Menurutnya, pengelolaan berbasis masyarakat yang mengakomodasi pemanfaatan ganda atau multiple use menjadi relevan untuk menjaga kelestarian sekaligus keberlanjutan fungsi ekosistem terumbu karang.
Koordinator Penanggung Jawab Nasional Program SCS SAP, Drs Heru Waluyo Koesworo, MCom, menjelaskan bahwa degradasi lingkungan di kawasan Laut China Selatan telah memberikan dampak nyata terhadap perairan Indonesia. Pelatihan ini diharapkan membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk terlibat dalam pelaksanaan maupun pengembangan program pascakegiatan.
Direktur Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Wilayah Pesisir dan Laut KLH/BPLH, Drs Sayid Muhadhar, MSi, berharap kegiatan tersebut meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, khususnya dalam melindungi terumbu karang di Kepulauan Bangka Belitung.
Pelatihan melibatkan Bappeda, DKP, DLHK, UPT Konservasi DKP, Loka Pengelolaan Kelautan Pekanbaru, serta dinas lingkungan hidup dan dinas perikanan dari enam kabupaten di Bangka Belitung. Keterlibatan lintas lembaga tersebut diarahkan untuk membangun pengelolaan kawasan pesisir yang lebih terpadu dan berkelanjutan.