JAKARTA – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai memperkuat langkah antisipasi menghadapi dua ancaman besar pada 2026, yakni krisis pengelolaan sampah dan dampak musim kemarau panjang akibat fenomena El Nino. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Persampahan serta Mitigasi Dampak Kemarau Panjang di Wilayah Jawa Barat yang digelar di Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabes AD), Kamis (4/6/2026).
Rakor dipimpin langsung Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan dihadiri Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Maruli Simanjuntak serta Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Teuku Faisal Fathani. Seluruh bupati dan wali kota dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat mengikuti rapat secara langsung, sementara jajaran komando distrik militer (Kodim) terhubung melalui konferensi video.
Dalam arahannya, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa Jawa Barat menghadapi ancaman serius dari keterbatasan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti yang diperkirakan hanya mampu menampung sampah selama enam bulan ke depan. Kondisi tersebut berpotensi berdampak pada sejumlah daerah, termasuk Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat.
“Masalah ini harus ditangani sejak sekarang. Jangan menunggu sampai terjadi penumpukan sampah yang mengganggu kehidupan masyarakat,” kata Dedi.
Selain persoalan sampah, Pemprov Jabar juga mewaspadai musim kemarau yang diprediksi berlangsung lebih panjang dan lebih kering dibanding tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan informasi BMKG, puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026.
Untuk mengantisipasi kekeringan, Dedi meminta pemerintah daerah segera memetakan wilayah-wilayah yang rutin mengalami kesulitan air bersih saat musim kemarau. Ia juga mendorong percepatan pembangunan jaringan air bersih, penyediaan toren penampungan air di desa-desa rawan kekeringan, serta penguatan distribusi air menggunakan mobil tangki dengan dukungan TNI dan sektor swasta.
Di sektor persampahan, Pemprov Jabar mendukung pengembangan teknologi pengolahan sampah berbasis waste to fuel yang digagas TNI. Teknologi pirolisis tersebut memungkinkan sampah plastik diolah menjadi bahan bakar minyak (BBM), sekaligus mengurangi beban TPA.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyatakan TNI siap memperluas pembangunan fasilitas waste to fuel di berbagai daerah di Jawa Barat. Saat ini, teknologi serupa telah dikembangkan di sejumlah lokasi seperti TPA Bantar Gebang, TPA Sumur Batu Bekasi, TPA Galuga Bogor, dan TPA Sarimukti.
Menurut Maruli, fasilitas waste to fuel di Sarimukti memiliki potensi mengolah hingga 10 juta ton sampah. Selain itu, insinerator berkapasitas 800 ton per hari yang beroperasi di Ciwastra, Kota Bandung, sejak Mei 2026 juga menjadi bagian dari solusi pengurangan volume sampah.
“Kami siap membangun fasilitas serupa di Bogor, Tasikmalaya, Bandung, hingga Karawang. Yang dibutuhkan adalah kesiapan lahan karena proses pembangunannya sekitar satu tahun,” ujar Maruli.
Sementara itu, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengingatkan bahwa musim kemarau tahun ini datang lebih cepat akibat pengaruh El Nino. Wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat disebut sudah mulai merasakan dampaknya sejak Juni.
“Juli hingga Oktober kemarau akan meluas ke seluruh Jawa Barat. Puncaknya terjadi pada Agustus dan September. Secara umum durasi kemarau diperkirakan berlangsung antara tiga hingga tujuh bulan,” jelasnya.
Pemprov Jawa Barat menegaskan penanganan air bersih dan sampah akan menjadi salah satu prioritas utama dalam perubahan APBD 2026, bersama pembangunan jalan desa dan penerangan jalan umum (PJU) desa. Langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi risiko bencana kekeringan sekaligus mencegah krisis persampahan yang mengancam sejumlah wilayah di provinsi tersebut.
About the Author
