BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menaruh perhatian serius terhadap tingginya angka pinjaman online (pinjol) di wilayahnya. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total outstanding pinjol di Jawa Barat pada 2026 mencapai Rp23 triliun.
Yang menjadi sorotan, kelompok lanjut usia (lansia) disebut mendominasi kategori debitur bermasalah dalam fenomena tersebut.
Staf Ahli Gubernur Jawa Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Lusi Lesminingwati, mengatakan tingginya jumlah penduduk Jawa Barat yang mencapai sekitar 52 juta jiwa membuat potensi masyarakat terjerat pinjaman online juga cukup besar.
“Pinjol ini menjadi perhatian nasional, khususnya di Jawa Barat. Berdasarkan data OJK, outstanding pinjol tahun ini mencapai Rp23 triliun dan mayoritasnya berada pada kelompok lansia,” kata Lusi di Soreang, Kabupaten Bandung, Senin (8/6/2026).
Menurutnya, banyak lansia yang terjerat pinjaman online bukan karena mengajukan pinjaman secara langsung. Dalam sejumlah kasus, data pribadi mereka justru dimanfaatkan oleh anggota keluarga untuk mengakses layanan pinjaman digital.
Lusi menjelaskan, penyalahgunaan data seperti KTP dan identitas pribadi lainnya oleh anak maupun cucu menjadi salah satu faktor yang menyebabkan lansia masuk dalam daftar debitur pinjol.
Untuk menekan risiko tersebut, Pemprov Jawa Barat menyiapkan langkah pencegahan melalui penguatan literasi keuangan digital bagi kelompok lansia. Materi edukasi tersebut akan dimasukkan ke dalam kurikulum Sekolah Lansia maupun Rumah Ramah Lansia (RRL) yang telah berjalan di berbagai daerah.
“Kami menitipkan kurikulum khusus agar lansia mendapatkan pemahaman mengenai cara mengantisipasi risiko pinjol. Banyak lansia yang datanya digunakan oleh pihak lain, termasuk keluarga sendiri,” ujarnya.
Melalui program tersebut, para lansia akan diberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga keamanan data pribadi, termasuk dokumen kependudukan dan informasi penting lainnya yang berpotensi disalahgunakan.
“Nah, ini yang harus diedukasi. KTP harus diamankan, nomor identitas harus dijaga. Hal-hal seperti itu yang kami masukkan dalam kurikulum lansia untuk memberikan edukasi terkait pinjol,” kata Lusi.
Pemprov Jabar berharap peningkatan literasi digital dan keuangan dapat membantu lansia lebih waspada terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan data yang berujung pada jeratan pinjaman online.
