PURWAKARTA – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan investasi teknologi harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan menyusul pengembangan pusat data berbasis artificial intelligence (AI) senilai sekitar Rp3,5 triliun di kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta.
Pusat data tersebut dikembangkan BDx Data Centers melalui proyek AI Campus 2 atau CGK4. Fasilitas itu direncanakan memiliki kapasitas hingga 640 megawatt dengan pengembangan secara bertahap dan tahap awal ditargetkan beroperasi pada 2027.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan pemerintah mendukung investasi yang dapat memperkuat perekonomian dan infrastruktur teknologi di daerah.
Namun, ia mengingatkan pengembangan industri dengan kebutuhan sumber daya besar harus melalui perhitungan lingkungan yang transparan dan terukur.
Salah satu isu utama yang disoroti adalah kebutuhan air. Pada tahap awal operasional, pusat data diperkirakan memerlukan sekitar 6.000 meter kubik air per hari.
Saat fasilitas beroperasi penuh, kebutuhan tersebut diproyeksikan dapat mencapai sekitar 33 ribu meter kubik per hari.
Dedi meminta penggunaan air industri tidak mengurangi kebutuhan masyarakat maupun sektor pertanian. Terlebih, sistem Jatiluhur selama ini mendukung pasokan air ke Bekasi, Karawang, Subang, Jakarta dan sejumlah kawasan pertanian.
Selain persoalan air, Dedi turut menekankan keterbukaan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau AMDAL.
“AMDAL ini barang publik, bukan barang privat,” ujar Dedi Mulyadi.
Menurutnya, keterbukaan diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui siapa saja pihak yang terlibat dalam penyusunan AMDAL sekaligus memahami potensi dampak proyek terhadap lingkungan.
Dampak tersebut mencakup konsumsi air, kebutuhan energi, kebisingan hingga berbagai aktivitas operasional pusat data.
Di sisi lain, investasi AI Campus memiliki nilai strategis bagi perekonomian Jawa Barat. Selain memperluas infrastruktur digital, proyek itu berpotensi menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan kebutuhan jasa konstruksi dan tenaga teknologi.
Dengan pengawasan lingkungan yang kuat dan transparan, pemerintah berharap investasi teknologi dapat memberikan manfaat ekonomi tanpa mengurangi hak masyarakat terhadap sumber daya alam yang selama ini menjadi penopang kehidupan.
About the Author
