DPRD Jabar Minta Tata Kelola SPMB Dievaluasi Menyeluruh Usai Polemik PCMB 2026

Dalam keterangannya di Cirebon, Selasa, Daddy menegaskan bahwa pembenahan tata kelola menjadi langkah penting untuk mencegah terulangnya berbagai kendala yang terjadi selama proses penerimaan murid tahun ini.

Menurutnya, evaluasi harus dilakukan secara serius, terutama terkait perencanaan, kesiapan sistem, serta mekanisme pelaksanaan sebelum proses penerimaan murid dimulai. Ia menilai sejumlah polemik yang muncul menunjukkan perlunya langkah antisipatif yang lebih matang.

“Kalau perlu ada simulasi yang jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga pada saatnya pelaksanaan itu tidak seperti saat ini,” ujar Daddy.

Ia menambahkan, simulasi tidak cukup dilakukan satu kali. Menurutnya, proses tersebut harus diikuti dengan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan agar sistem benar-benar siap digunakan masyarakat.

“Setelah simulasi kita evaluasi untuk perbaikan. Simulasi perbaikan, evaluasi lagi untuk perbaikan,” katanya.

Daddy juga menilai persoalan yang terjadi telah mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk langkah tegas yang sebelumnya diambil oleh Dedi Mulyadi terhadap jajaran Dinas Pendidikan Jawa Barat.

Ia menyebut masih terdapat pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat agar pelaksanaan penerimaan murid pada tahun mendatang dapat berjalan lebih terencana dan minim kendala.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti setiap aduan terkait pelaksanaan PCMB 2026, termasuk laporan yang disampaikan kepada Ombudsman Perwakilan Jawa Barat.

Di sisi lain, Disdik Jabar telah menggandeng 751 sekolah swasta untuk menampung sekitar 78 ribu siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri. Dalam skema tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menanggung biaya Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) dan SPP bagi siswa yang melanjutkan pendidikan di sekolah swasta.