KOTA BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen mengawal pelaksanaan Program 3 Juta Rumah agar benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan hunian layak. Program strategis nasional tersebut dinilai tidak cukup hanya mengejar target kuantitatif, melainkan harus memastikan bantuan diterima warga yang berhak secara tepat sasaran.
Komitmen itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman saat menjadi keynote speaker dalam Sosialisasi Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 6 Tahun 2026 tentang Bedah Rumah. Kegiatan yang digelar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tersebut berlangsung di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat, Jumat (7/8/2026).
Herman menegaskan, pendataan calon penerima manfaat, pelaksanaan pembangunan, hingga pengawasan program harus dijalankan secara akuntabel. Menurutnya, setiap tahapan memerlukan profesionalisme, transparansi, dan keberpihakan yang kuat kepada masyarakat.
“Yang penting tidak ada otak jahat untuk menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat lewat Program 3 Juta Rumah ini,” ujar Herman.
Ia menilai keberhasilan program sangat ditentukan oleh integritas seluruh pihak yang terlibat. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten dan kota memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga program berjalan sesuai tujuan dan tidak menyimpang dari kebutuhan warga.
Program 3 Juta Rumah merupakan salah satu prioritas nasional yang diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap tempat tinggal yang layak. Dalam konteks Jawa Barat, pelaksanaannya membutuhkan koordinasi kuat karena melibatkan 27 kabupaten dan kota dengan kondisi kebutuhan perumahan yang beragam.
Herman mengajak pemerintah daerah untuk mulai memusatkan perhatian pada pelaksanaan konkret di lapangan. Setelah regulasi dan berbagai persiapan disusun, tahap berikutnya adalah memastikan pembangunan berjalan efektif serta mampu menjawab persoalan perumahan masyarakat.
“September 2026 kita fokus kepada implementasi pembangunan 3 juta rumah,” imbuhnya.
Pemprov Jabar berharap sinergi antarpemerintahan dapat mempercepat realisasi program sekaligus menjaga kualitas, transparansi, dan ketepatan sasaran bantuan perumahan bagi warga.